“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Verify and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.Kombinasi sistem presidensialisme dan m

SBY, dalam wawancara dengan Marcus Mietzner tahun 2014, mengungkap bagaimana koalisi besar mengurangi kekhawatirannya terhadap ketidakstabilan dan pertentangan politik.Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.Maung meruapak

IDI's Board is composed of 10 customers from diverse supreme audit institutions. Get to know them improved inside our "Satisfy the Board" series.Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  ”Sepuluh nama yang telah diser

"My place over the IDI Board is reasonably new, but it's gratifying to incorporate the Views of IDI as well as the IDI Board in the eyesight of BPK to find out that, equally as Indonesia is an element of the global Neighborhood, BPK also has a task to Participate in in the global network of SAI's. This much larger outlook opens up option inside est

**Agus Joko Pramono** adalah sosok yang telah meninggalkan jejak penting dalam reformasi akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. Mengawali kariernya sebagai **Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, Agus kemudian menjadi penggerak utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Perjalanan kariernya adalah cerminan